Temukan situs resmi.
Mulai dari
alamat yang tepat.

Pemeriksaan langsung tiga halaman pada domain (beranda, halaman Tentang, halaman Ketentuan Penggunaan). Identitas pengelola dan dasar hukum tercantum konsisten pada halaman Tentang dan Ketentuan Penggunaan; hak cipta situs tercantum pada footer.

Dasar hukum yang dikutip halaman resmi: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015. Footer berbunyi "Copyright 2026. Kantor Staf Presiden. Hak cipta dilindungi Undang-Undang." Beranda menyebut daftar instansi yang lebih luas (termasuk Kementerian Dalam Negeri) dan masih memakai nomenklatur lama "Kementerian Komunikasi dan Informatika" — nomenklatur tersebut telah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (lihat entri 14.3). Domain publik canonical adalah www.lapor.go.id.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman Tentang; identitas unit dan kementerian induk tercantum eksplisit. Diperkuat profil penerbit aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada marketplace resmi, yang mencantumkan nama developer dan alamat situs developer yang sama.

Profil penerbit aplikasi mencantumkan developer "DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI" dengan alamat situs https://dukcapil.kemendagri.go.id dan surel [email protected]. Peringatan: terdapat domain berekstensi .com dengan penamaan serupa yang tidak terverifikasi sebagai situs resmi; domain resmi berekstensi .go.id. Subdomain layanan SIAK Online tidak dapat diakses secara otomatis saat pemeriksaan sehingga tidak diverifikasi. Halaman /profil mengembalikan galat server pada saat pemeriksaan.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman berita: judul halaman dan header memuat nama kementerian, footer memuat alamat kantor dan kontak. Perubahan nomenklatur dikonfirmasi melalui basis data peraturan resmi pemerintah.

Dasar perubahan nomenklatur: Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital, ditetapkan 5 November 2024, mencabut Perpres Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Domain lama kominfo.go.id: status TIDAK TERVERIFIKASI. Pemeriksaan otomatis memberi hasil yang tidak konsisten — sebagian percobaan mengembalikan isi, sebagian gagal resolve — dan tidak ada respons redirect yang tercatat. Karena itu direktori ini tidak menyatakan apa pun tentang perilaku domain lama, dan hanya mencantumkan komdigi.go.id sebagai domain utama. Footer situs masih memakai alamat surel berdomain lama. Peringatan: terdapat domain berekstensi .io dengan penamaan serupa yang tidak terverifikasi sebagai situs resmi.

Pemeriksaan langsung beranda: judul, footer hak cipta, dan alamat kantor tercantum. Status hukum dan dasar hukum lembaga dikonfirmasi melalui halaman profil pada subdomain PPID resmi.

Halaman profil pada subdomain PPID menyebut dasar hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025. Subdomain resmi lain yang teridentifikasi: ppid.bps.go.id dan jdih.bps.go.id. Jalur /id/profile mengembalikan galat 404 pada saat pemeriksaan; profil lembaga berada di subdomain PPID.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman profil; nama lembaga, tugas, alamat kantor, dan kontak tercantum. Status kelembagaan dikonfirmasi melalui basis data peraturan resmi pemerintah.

Dasar hukum terkini: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ditetapkan 26 Januari 2024, mencabut Perpres Nomor 61 Tahun 2008. Halaman profil masih memakai istilah lama "Lembaga Pemerintah Non Departemen". BMKG memakai pola subdomain untuk stasiun dan balai daerah. Peringatan: terdapat domain berekstensi .org dengan penamaan serupa yang tidak terverifikasi sebagai situs resmi; domain resmi berekstensi .go.id.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman layanan; judul halaman, alamat kantor pada footer, serta atribusi biro komunikasi pada siaran pers tercantum eksplisit. Diperkuat halaman siaran pers resmi pada domain yang sama.

Permintaan ke akar domain dialihkan ke jalur /id/home; header pengalihan yang dikembalikan server memakai skema http, meskipun halaman tetap dapat diakses melalui https. Varian www juga mengarah ke jalur yang sama sehingga bukan alamat canonical. Jalur /id/profil mengembalikan halaman 404 pada saat pemeriksaan. Situs ini bersifat informasional; direktori tidak menyatakan apa pun mengenai substansi medis isinya.

Pemeriksaan langsung tiga halaman pada domain (beranda, portal platform, halaman aplikasi). Halaman syarat dan kebijakan privasi menyatakan pengelola secara eksplisit; footer memuat hak cipta kementerian. Diperkuat halaman layanan resmi Kementerian Kesehatan yang menautkan ke portal ini.

Dasar hukum yang dikutip halaman syarat dan privasi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. Domain canonical adalah satusehat.kemkes.go.id, bukan domain apex satusehat.go.id — domain apex tersebut tidak resolve pada saat pemeriksaan dan tidak ditemukan sebagai situs aktif. Peluncuran platform diumumkan melalui siaran pers Kementerian Kesehatan pada 26 Juli 2022. Karena platform ini menangani data kesehatan pribadi, pengguna perlu memastikan alamat pada bilah alamat sebelum masuk.

Domain diakses langsung dan merespons normal. Karena isi situs dirender melalui JavaScript, atribusi diambil dari metadata halaman dan dikonfirmasi silang melalui situs Dewan Jaminan Sosial Nasional — lembaga pemerintah pengawas sistem jaminan sosial — yang menautkan domain ini pada bagian tautan terkait.

Keterbatasan pemeriksaan: situs merupakan aplikasi satu halaman yang dirender di sisi klien, sehingga footer, alamat kantor, dan halaman profil tidak terbaca oleh pemeriksaan otomatis. Atribusi karena itu bertumpu pada tautan dari situs lembaga pengawas dan metadata halaman. Portal layanan pada subdomain terpisah menolak akses otomatis dan tidak diverifikasi. Aplikasi mobile resmi disebut dalam metadata situs. Entri ini dijadwalkan untuk verifikasi manual pada siklus berikutnya.

Pemeriksaan langsung: footer memuat hak cipta Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dikonfirmasi silang melalui dua halaman resmi pada domain institusi induk — siaran resmi perubahan alamat layanan dan halaman penjelasan layanan.

Layanan ini pernah berpindah alamat: siaran resmi Badan POM tertanggal 23 Desember 2015 menyatakan perubahan akses subsite produk teregistrasi dari alamat sebelumnya menjadi cekbpom.pom.go.id. Alamat lama karena itu tidak dicantumkan sebagai domain alternatif — hanya alamat saat ini yang berlaku. Domain institusi induk adalah pom.go.id dengan surel resmi [email protected]. Hasil pencarian pada layanan ini bersifat administratif (status registrasi), bukan penilaian medis atas produk.

Pemeriksaan langsung beranda: judul halaman, footer hak cipta yang menyebut unit pengelola, dan alamat kantor tercantum eksplisit.

Footer berbunyi "© Hak Cipta 2026 Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia" dengan alamat "Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia". Situs menautkan kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (lihat entri 14.1) serta sistem pengaduan konsumen yang dikelola Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sumber pendukung yang dicantumkan adalah halaman SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan lintas instansi; verifikasi tambahan melalui halaman peraturan pembentukan kementerian dijadwalkan pada siklus berikutnya.

Pemeriksaan langsung beranda dan tiga halaman lanjutan (Tugas dan Fungsi, FAQ, halaman regulasi). Halaman FAQ menyatakan dasar hukum pembentukan lembaga; OJK menerbitkan teks undang-undang pembentuknya sendiri pada halaman regulasi di domain yang sama.

Peran regulasi: REGULATOR. Halaman FAQ menyatakan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Direktori penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tersedia pada https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Default.aspx — halaman ini penting untuk membedakan penyelenggara berizin dari yang tidak. Kanal pengaduan konsumen dioperasikan pada subdomain terpisah kontak157.ojk.go.id; subdomain tersebut menolak akses otomatis sehingga tidak diverifikasi isinya dan tidak dicantumkan sebagai entri terpisah. Halaman regulasi menyebut dasar layanan pengaduan: POJK Nomor 18/POJK.07/2018.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman profil; tujuan lembaga, status independen, alamat kantor, dan pusat kontak tercantum. Diperkuat halaman daftar undang-undang pada domain yang sama, yang memuat teks undang-undang pembentuk lembaga.

Peran regulasi: OTORITAS INDEPENDEN (bank sentral). Halaman profil menyatakan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dasar hukum yang dikutip halaman profil: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Halaman daftar undang-undang juga memuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pusat kontak resmi: 131, surel [email protected]. Beranda tidak mencantumkan nomor undang-undang; nomor tersebut berasal dari halaman profil dan halaman daftar undang-undang.

Pemeriksaan langsung beranda dan tiga halaman lanjutan (Tugas dan Fungsi, pengumuman sistem administrasi, panduan pelaporan). Halaman resmi memuat pernyataan otoritatif mengenai ruang nama domain sahnya.

Peringatan resmi yang penting bagi pengguna. Halaman resmi Ditjen Pajak menegaskan bahwa akses resmi ke sistem administrasi pajak inti hanya melalui https://coretaxdjp.pajak.go.id, dan menyatakan bahwa segala bentuk laman yang menyerupai tampilan DJP tetapi menggunakan domain selain .pajak.go.id adalah palsu dan berbahaya. Sistem pelaporan sebelumnya berada pada https://djponline.pajak.go.id. Kedua alamat berada di dalam ruang nama pajak.go.id sehingga bukan domain alternatif, melainkan subdomain layanan dari domain utama yang sama. Nomor peraturan pembentuk direktorat tidak tercantum pada halaman yang diperiksa sehingga tidak dituliskan. Karena kategori ini menyangkut data keuangan pribadi, pengguna sangat dianjurkan mengetik alamat secara manual, bukan mengikuti tautan dari pesan masuk.

Situs menolak akses otomatis, sehingga verifikasi ditempuh melalui dokumen resmi: berkas undang-undang pembentuk lembaga yang dipublikasikan pada situs regulator sektor jasa keuangan mencantumkan nama lembaga bersama alamat domainnya pada kepala dokumen. Halaman regulasi regulator yang memuat berkas tersebut menjadi konfirmasi kedua.

Keterbatasan pemeriksaan yang harus diketahui. Seluruh permintaan otomatis ke domain ini ditolak berdasarkan aturan robots.txt, sehingga isi situs, bahasa antarmuka, dan strukturnya tidak dapat diperiksa. Yang terverifikasi adalah hubungan antara nama lembaga dan domainnya, melalui berkas resmi undang-undang pembentuk lembaga yang dipublikasikan regulator sektor jasa keuangan. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penolakan akses otomatis adalah konfigurasi yang lazim dan bukan indikasi masalah keaslian. Entri ini ditandai untuk verifikasi manual melalui peramban pada siklus pembaruan berikutnya.

Halaman tugas dan fungsi pada domain berhasil diperiksa langsung dan memuat nama lembaga beserta uraian tugasnya. Halaman akar dan sebagian halaman lain menolak akses otomatis pada saat pemeriksaan.

Keterbatasan pemeriksaan: proteksi akses otomatis pada situs ini bersifat berubah-ubah — halaman akar dan beberapa jalur lain menolak permintaan, sementara halaman tugas dan fungsi dapat diakses. Nomor peraturan presiden pembentuk lembaga tidak dituliskan karena halaman hanya menyediakan tautan unduhan dan teksnya tidak terbaca pada saat pemeriksaan. Alamat kantor dan footer juga tidak terbaca. Sumber pendukung yang dipakai adalah situs organisasi tanggap insiden yang menyebut nama lembaga; sumber ini berperingkat lebih rendah dan dijadwalkan untuk diganti dengan halaman peraturan resmi pada siklus berikutnya.

Pemeriksaan langsung pada domain dan varian www; footer memuat atribusi pengelola secara eksplisit. Ini merupakan satu-satunya layanan pemerintah dalam kategori ini yang atribusi pengelolanya terbaca langsung dari halaman resminya sendiri.

Footer berbunyi "Kementerian Komunikasi dan Digital © 2025." — atribusi langsung dari halaman. Domain berekstensi .id, bukan .go.id; sebagaimana dijelaskan pada [Bagian 7.4](#74-catatan-tentang-tld-goid), ekstensi bukan penentu status resmi, dan atribusi pada footer adalah bukti yang lebih kuat. Halaman /tentang tidak tersedia pada saat pemeriksaan. Halaman resmi kementerian pada komdigi.go.id dipakai sebagai konfirmasi keberadaan entitas pengelola; halaman portal layanan kementerian menolak akses otomatis sehingga tautan langsung ke layanan ini tidak dapat diverifikasi.

Situs menolak akses otomatis pada seluruh percobaan. Verifikasi ditempuh melalui halaman pemerintah berdomain .go.id milik dinas komunikasi dan informatika daerah, yang menyebut layanan ini sebagai situs resmi kementerian beserta uraian fungsinya.

Keterbatasan pemeriksaan yang harus diketahui. Seluruh permintaan otomatis ke domain ini dijawab HTTP 403, sehingga isi halaman tidak terbaca. Seluruh keterangan fungsi berasal dari halaman pemerintah lain, bukan dari situs itu sendiri. Field "Apakah Memerlukan Akun" karena itu ditandai tidak terverifikasi. Terdapat siaran pers kementerian mengenai penerbitan portal ini, namun halaman siaran pers tersebut tidak dapat diakses pada saat pemeriksaan sehingga tidak dicantumkan sebagai sumber. Perubahan nomenklatur kementerian (lihat entri 14.3) menjelaskan mengapa sumber terdahulu menyebut nama kementerian yang lama. Entri ini diprioritaskan untuk verifikasi manual pada siklus berikutnya.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman Tentang, yang memuat identitas pengelola secara eksplisit. Dikonfirmasi silang melalui blog pribadi pengelola pada domain berbeda, yang menyatakan status kepemilikan dan independensi layanan.

Perbedaan tingkat akuntabilitas yang perlu disampaikan ke pengguna. Identitas pengelola tidak tampil di halaman depan — pengguna harus membuka halaman Tentang untuk mengetahuinya. Karena ini bukan lembaga pemerintah maupun badan hukum nirlaba, tingkat akuntabilitas kelembagaannya berbeda dari entri lain dalam direktori ini, dan halaman detail wajib menandainya sebagai layanan perorangan independen. Proses akuisisi yang pernah dijalankan dibatalkan; pengelola menyatakan layanan tetap dioperasikan secara independen. Pengguna sebaiknya memasukkan alamat surel saja pada layanan semacam ini, tidak pernah kata sandi.

Pemeriksaan langsung beranda; alamat kantor, kontak, dan surel layanan informasi publik berdomain sama tercantum pada footer. Status kelembagaan dikonfirmasi melalui basis data peraturan resmi pemerintah.

Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, ditetapkan 24 Agustus 2021, berstatus berlaku. Surel layanan informasi publik [email protected] berada pada domain yang sama sehingga memperkuat kaitan domain–lembaga. Jalur /tentang-brin mengembalikan galat 404 pada saat pemeriksaan; uraian tugas dan fungsi karena itu diambil dari dokumen peraturan, bukan dari halaman situs.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman Selayang Pandang; identitas lembaga, alamat kantor, status badan layanan umum, dan dasar penetapannya tercantum pada domain resmi kementerian induk.

Domain canonical berada di bawah domain kementerian induk. Domain apex terpisah lpdp.go.id tidak resolve pada saat pemeriksaan, sehingga lpdp.kemenkeu.go.id adalah satu-satunya alamat yang dicantumkan. Halaman Selayang Pandang menyebut dasar pembentukan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011, dan penetapan status badan layanan umum melalui KMK Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012. Pendaftaran beasiswa berlangsung pada subdomain layanan terpisah di bawah domain kementerian yang sama. Karena program beasiswa kerap menjadi sasaran penipuan, pengguna sebaiknya memastikan alamat berakhiran kemenkeu.go.id.

Pemeriksaan langsung; halaman memuat tag canonical yang menunjuk domain tanpa www, serta footer hak cipta dan alamat kantor. Pembentukan kementerian dikonfirmasi melalui basis data peraturan resmi pemerintah.

Perubahan nomenklatur kementerian. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ditetapkan 8 November 2024, mencabut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026. Domain apex lama tidak resolve pada saat pemeriksaan, namun sejumlah subdomain unit kerja pada zona lama masih aktif. Direktori ini hanya mencantumkan domain portal utama saat ini dan tidak menyatakan status domain lama. Alamat canonical yang dinyatakan halaman adalah domain tanpa www.

Pemeriksaan langsung beranda; nama lembaga, dua alamat kantor, dan surel resmi berdomain sama tercantum. Dikonfirmasi melalui direktori layanan informasi publik nasional yang mencantumkan lembaga ini beserta alamat situs resmi dan alamat layanan informasi publiknya.

Direktori layanan informasi publik nasional mencantumkan situs resmi lembaga ini pada https://www.perpusnas.go.id/ dan layanan informasi publiknya pada subdomain terpisah. Keterbatasan pemeriksaan: halaman struktur organisasi menolak akses otomatis, sehingga nomor peraturan pembentuk lembaga tidak dituliskan. Terdapat subdomain pengembangan yang terekspos publik; subdomain semacam itu bukan alamat layanan dan tidak dicantumkan.

Pemeriksaan langsung beranda; footer memuat nama badan hukum lengkap, alamat kantor pusat, nomor telepon, dan pusat kontak. Diperkuat profil penerbit aplikasi resmi pada marketplace, yang mencantumkan nama badan hukum yang sama sebagai developer beserta alamat situs developer yang sama.

Footer memuat "© 2025 PT Kereta Api Indonesia (Persero)." dengan alamat kantor pusat di Bandung dan pusat kontak 121. Profil penerbit aplikasi mencantumkan developer "PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO)" dengan alamat situs https://www.kai.id dan surel [email protected]. Kanal pemesanan tiket berada pada subdomain booking.kai.id; subdomain tersebut menolak akses otomatis sehingga isinya tidak diverifikasi, namun tautannya berasal dari situs korporat resmi. Karena berada dalam ruang nama kai.id yang sama, subdomain ini bukan domain alternatif. Domain korporat lama tidak resolve pada saat pemeriksaan dan tidak dicantumkan. Halaman profil korporat mendalam mengembalikan galat 404.

Situs utama menolak akses otomatis pada seluruh percobaan. Verifikasi ditempuh melalui dua jalur: profil penerbit aplikasi permohonan paspor pada marketplace resmi, yang mencantumkan nama direktorat sebagai developer beserta alamat situs dan surel resminya; serta halaman kantor imigrasi daerah pada subdomain di bawah domain yang sama, yang merujuk direktorat induk.

Profil penerbit aplikasi mencantumkan developer "Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas RI", alamat situs https://www.imigrasi.go.id, dan surel [email protected]. Perubahan kementerian induk: nama penerbit menunjukkan direktorat ini kini berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; halaman kementerian tersebut tidak dapat diakses secara otomatis sehingga perubahan ini tidak dikonfirmasi dari halaman kementerian. Keterbatasan pemeriksaan: isi situs utama tidak terbaca; fungsi situs disusun dari profil aplikasi dan halaman kantor imigrasi daerah. Peringatan penting bagi pengguna: terdapat sejumlah domain berekstensi non-.go.id yang menawarkan jasa pengurusan paspor; domain-domain tersebut tidak terverifikasi sebagai situs resmi dan tidak dicantumkan. Layanan permohonan paspor resmi berjalan melalui aplikasi yang diterbitkan direktorat, bukan melalui situs pihak ketiga.

Pemeriksaan langsung; halaman menyebut kementerian pengelola dan mencantumkan surel resmi berdomain kementerian induk. Diperkuat profil penerbit aplikasi pada marketplace resmi yang mencantumkan kementerian sebagai penerbit, serta halaman kebijakan privasi pada subdomain kementerian yang menyatakan pengembang aplikasi.

Halaman kebijakan privasi pada subdomain kementerian menyatakan bahwa aplikasi Safe Travel dibangun oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan disediakan tanpa biaya. Profil penerbit aplikasi mencantumkan penjual "Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia". Surel kontak [email protected] berada pada domain kementerian induk. Keterbatasan pemeriksaan: jalur /about mengembalikan galat 404, dan halaman utama kementerian tidak menautkan layanan ini pada isi yang terbaca, sehingga kaitan ke situs induk bertumpu pada subdomain kebijakan privasi dan profil penerbit aplikasi. Nama direktorat penanggung jawab tidak dituliskan karena tidak terkonfirmasi. Footer situs masih mencantumkan tahun hak cipta lama.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman Tentang; footer memuat hak cipta organisasi, dan halaman Tentang menyatakan status sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta jumlah negara anggotanya.

Halaman kantor negara Indonesia tersedia pada https://www.who.int/indonesia dan profil negara pada https://www.who.int/countries/idn; keduanya berada di bawah domain yang sama sehingga bukan domain terpisah. Kedua sumber verifikasi berada pada domain yang sama, sehingga status yang diberikan adalah TERVERIFIKASI PEMILIK, bukan TERVERIFIKASI SILANG. Isi situs bersifat informasi kesehatan masyarakat; direktori ini tidak menyatakan apa pun mengenai substansi medisnya.

Pemeriksaan langsung tiga halaman pada domain: beranda, halaman Tentang, dan halaman konstitusi organisasi. Teks konstitusi menyatakan status organisasi sebagai badan khusus yang dirujuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Teks konstitusi menyebut tanggal adopsi 16 November 1945 di London, dan menyatakan organisasi menjadi salah satu badan khusus yang dirujuk Pasal 57 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keterbatasan pemeriksaan: halaman pemberitahuan hukum mengembalikan galat 404 dan satu halaman ringkasan menolak akses otomatis. Lokasi markas besar dan daftar bahasa resmi organisasi tidak dituliskan karena tidak terkonfirmasi dari halaman yang diperiksa. Ketiga sumber berada pada domain yang sama sehingga status yang diberikan adalah TERVERIFIKASI PEMILIK.

Pemeriksaan langsung halaman portal, yang menyebut Wikimedia Foundation sebagai penyelenggara. Dikonfirmasi silang melalui halaman Tentang pada domain yayasan pengelola, yang menyatakan yayasan tersebut mengoperasikan Wikipedia dan proyek Wikimedia lainnya.

Catatan editorial penting. Wikipedia adalah halaman yang dapat disunting siapa saja, sehingga menurut [Bagian 9.2](#92-sumber-yang-dilarang-sebagai-bukti-tunggal) tidak boleh dipakai sebagai bukti kepemilikan domain untuk entri mana pun dalam direktori ini. Pencantumannya di sini murni sebagai entri direktori — sebuah situs pengetahuan dengan pengelola yang teridentifikasi. Nama badan hukum lengkap yayasan tidak dituliskan karena tidak terkonfirmasi dari halaman resmi yang diperiksa. Sejumlah halaman kebijakan pada subdomain yayasan tidak dapat diambil pada saat pemeriksaan.

Pemeriksaan langsung beranda dan tiga halaman yayasan pada domain yang sama; footer memuat hak cipta yayasan, dan halaman catatan yayasan menyatakan status badan hukum nirlabanya.

Footer memuat "Copyright ©2001-2026. Python Software Foundation". Halaman catatan yayasan menyatakan organisasi ini adalah badan amal publik 501(c)(3) di Amerika Serikat, dan anggaran dasarnya menyebut kantor terdaftar berada di negara bagian Delaware. Seluruh sumber berada pada domain yang sama karena yayasan tidak memakai domain terpisah — halaman yayasan merupakan sub-jalur dari python.org. Karena itu status yang diberikan TERVERIFIKASI PEMILIK, bukan TERVERIFIKASI SILANG. Tahun pendirian tidak dituliskan karena halaman hanya memuat tanggal surat penetapan otoritas pajak, bukan tanggal pendirian.

Pemeriksaan langsung beranda dan halaman ketentuan hukum; footer memuat pernyataan hak cipta dan kepemilikan merek dagang, dan halaman ketentuan menyebut badan hukum penyelenggara layanan.

Terdapat struktur dua entitas: Signal Messenger LLC menjalankan layanan, sementara Signal Technology Foundation memegang merek dagang dan berstatus organisasi nirlaba 501(c)(3). Nama yayasan yang tepat adalah "Signal Technology Foundation" — penyebutan lain yang lebih pendek tidak sesuai dengan yang tertulis pada halaman resmi. Halaman ketentuan layanan menyatakan pembuatan akun memerlukan pendaftaran dengan nomor telepon. Kedua sumber berada pada domain yang sama sehingga status yang diberikan TERVERIFIKASI PEMILIK.